Home Artikel Ade Yunus : Tahun Politik Yang Berat Bagi Birokrat

Ade Yunus : Tahun Politik Yang Berat Bagi Birokrat

0
SHARE
Ade Yunus Albarzanji, Koordinator Gerakan Kota Tangerang Milik Kita Semua

Sebelumnya penulis menggelontorkan artikel dengan judul ” Pecah Kongsi Jelang Pilkada, Kemesraan Yang Cepat Berlalu”, yang kemudian dianggap sebagai issue yang berlebihan namun tema tersebut justru menjadi bahan diskusi warung kopi sejumlah masyarakat Kota Tangerang dan kata “pecah kongsi” seakan menjadi tranding topic yang dibicarakan sejumlah pihak tak terkecuali para birokrat.

Padahal arah dari tulisan tersebut, memberikan penekanan pada kausalitas atau sebab akibat, mengapa terjadi pecah kongsi? dan apa dampak bila terjadi pecah kongsi? agar menjadi perhatian para pihak.

Namun melihat realita politik di Kota Tangerang yang semakin dinamis, “pecah kongsi” yang sesungguhnya dikhawatirkan dan tidak diharapkan oleh banyak pihak, justru jelang memasuki tahapan Pilkada “pecah kongsi” tidak lagi sekedar issue namun hampir mendekati kenyataan dan semakin jelas akan terjadi. Hal tersebut dapat dilihat pasca Wakil Walikota Tangerang Incumbent, Sachrudin resmi mengambil Formulir pada penjaringan PDIP Sebagai Bakal Calon Walikota Tangerang.

Berdasarkan dinamika keniscayaan diatas, maka kali ini penulis menitik beratkan kepada akibat dari pecah kongsi yang berdampak pada “Dilematik Birokrat” menghadapi tahun Politik Jelang Pilkada 2018. Mengapa berat? pertama, apakah sebagai birokrat telah menjalankan tugas sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD pada masing-masing OPD, dan yang kedua adalah birokrat harus melaksanakan keputusan kebijakan baik Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah, sementara Kepala Daerah dan Wakilnya dalam keadaan “dingin”.

Pertama, Birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan (the beraucracy consists of salaried officials who conduct the detail bussiness of government, advising on and applying policy decission) (Hague, Harrop & Breslin, 1998, h. 219)

Merupakan sebuah keniscayaan jelang akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa yang menjadi indikator dasar masyarakat dalam memberikan penilaian sukses atau tidaknya kepala Daerah selama menjalankan roda pemerintahan 5 tahun adalah tercapai atau tidaknya target yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang.

Maka menjadi hal yang wajar, bila akhirnya Kepala Daerah memberikan penekanan kepada seluruh Birokrat dimasing-masing OPD untuk dapat menyelesaikan capaian target yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang. Hal tersebut seakan menjadi tugas yang berat bagi birokrat karena bila target tidak tercapai maka mutasi akan menjadi “hantu” sebagai bentuk konsekwensi logis hasil dari evaluasi.

Kedua, Relasi politik dan birokrasi adalah topik yang selalu menarik dibicarakan. Secara ideal, birokrasi sepatutnya tak berpolitik, terbebas dari konflik, dan fokus pada proses administratif serta rasional (Asmerom dan Reis, 1996). Di Indonesia, nampaknya birokrasi belum ditempatkan pada posisi yang semestinya; yaitu sebagai organisasi yang mengurus program pemerintah secara profesional. Fungsi dan peran birokrasi senantiasa didistorsi dan dimobilisasi terutama untuk mendukung pihak tertentu secara politik.

Di era otonomi daerah, tantangan relasi birokrasi dan politik semakin berat. Sejak daerah-daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, netralitas birokrasi dipertanyakan karena rentan dijadikan alat pendukung para calon kepala daerah yang berlaga. Netralitas tersebut terasa makin rumit ketika kepala daerah petahana (incumbent) ikut dalam pilkada. Birokrat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dalam birokrasi dihadapkan pada situasi dilematis untuk memberi dukungan atau tidak.

Penutup, Birokrat atau PNS sejatinya memiliki kode etiknya sendiri yang telah diikrarkan ketika pengambilan sumpah dilakukan. Kode etiknya meliputi kesetiaan terhadap negara dan masyarakat sesuatu yang jauh lebih besar, dibanding sekedar kesetiaan terhadap pemimpin daerah yang masa jabatannya terbatas.

Birokrasi yang profesional adalah birokrasi yang memandang politisi dan partai politik secara objektif. Karena bagaimanapun, sepatutnya pegawai negeri sipil berkomitmen penuh untuk mengabdi pada masyarakat (Edgar Gladden, 1956) tanpa diganggu oleh mekanisme politik. Birokrasi yang netral akan menjadikan pemerintahan lebih stabil dan mampu meningkatkan daya saing suatu wilayah.

Meskipun sebenarnya menghilangkan pengaruh politik dari birokrasi sama sekali adalah hal yang tidak mungkin (Guy Peters, 2001; Dag Jacobsen, 2006). Maka yang diperlukan adalah penguatan sistem birokrasi yang tahan terhadap pengaruh dan intervensi politik yang negatif (Tri Widodo, 2011) dan Menjunjung tinggi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena pada hakikatnya jabatan adalah amanah yang akan hadir sendirinya.

Penulis : Ade Yunus Albarzanji ( Gerakan Tangerang Milik Kita Semua )