Home Artikel Ade Yunus : Mengapa Insentif Guru SMA/SMK Swasta Dihapus? 

Ade Yunus : Mengapa Insentif Guru SMA/SMK Swasta Dihapus? 

0
SHARE
Ilustrasi seorang guru yang sedang mengajar. Create : ist

​Mengapa Insentif Guru SMA/SMK Swasta Dihapus? 

Oleh : Ade Yunus Albarzanji) *

Terkait dengan gejolak Tuntutan Guru SMA dan SMK Swasta yang mempertanyakan tidak keluarnya Insentif untuk para Guru SMA dan SMK Swasta di Kota Tangerang, maka semestinya Pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan penjelasan secara utuh agar tidak adanya miss informasi terkait hal tersebut.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Tangerang pernah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pasal 5 Ayat 1 huruf C yang menyebutkan salah satu penerima Insentif adalah Pendidik SMA dan SMK Negeri/Swasta.

Namun, karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Khusus pada Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi Tanggung Jawab Propinsi. 

Seiring dengan perubahan Undang-undang tersebut khususnya terkait Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK menjadi Tanggung Jawab Propinsi,  maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disahkan pada Tanggal 30 Desember 2016 dan berlaku sejak ditetapkan.

Perubahan terlihat pada Pasal 5 Ayat 1 huruf C yang menghapus Penerima Insentif SMA dan SMK Negeri/Swasta  diganti dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Non Formal.

Berdasarkan regulasi diatas, Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki celah kewenangan terkait pemberian Insentif kepada Guru SMA/SMK Swasta karena harus menyesuaikan dengan regulasi diatasnya.

Sehingga sejak Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2016 berlaku maka pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kota Tangerang menghapus Insentif Guru SMA dan SMK Negeri/Swasta karena kewenangan pengelolaanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi, dan mengalihkan anggaran insentif tersebut kepada Guru PAUD dan Pendidikan Non Formal yang pada Tahun 2016 belum mendapatkan Insentif.

Dengan demikian, nampaknya Pemerintah Kota Tangerang tidak mau mengambil resiko, karena bila Insentif kepada Guru SMA dan SMK Negeri/Swasta tetap dilaksanakan maka Pemerintah Kota Tangerang justru telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 4 ayat 1 bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian, Pemerintah Kota Tangerang dapat berupaya mencari Solusi dengan menjadi feeder atau Penghubung dengan Pemerintah Propinsi Banten, agar Pemerintah Propinsi Banten dan DPRD Banten dapat Menganggarakan Insentif Kepada Para Guru SMA/SMK Negeri/Swasta.

*Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah