Home Nasional Alat Canggih KPK, Ungkap Percakapan Gratifikasi Kepala Daerah 

Alat Canggih KPK, Ungkap Percakapan Gratifikasi Kepala Daerah 

0
SHARE
Ilustrasi Penyadapan oleh KPK RI. Foto : ist

​TangerangPos.com, Jakarta – Semakin gencarnya KPK melakukan OTT dan menetapkan Kepala Daerah sebagai tersangka atas dugaan Gratifikasi, Tangerangpos.com coba menelisik informasi kecanggihan KPK dalam melakukan operasi.

Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) KPK, Hary Budiarto menjelaskan lebih detail ihwal penyadapan KPK yang melibatkan tiga kedeputian di lembaganya.

Menurut Hary, Deputi Penindakan KPK sebagai user akan menyerahkan nomor target yang akan disadap dan menerima hasil sadapan.
Selanjutnya Deputi Inda melakukan penyadapan. Sedangkan Deputi PIPM melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan.

Hary juga menjelaskan lagi, sebelum ada surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditandatangani lima komisioner KPK maka penyadapan tidak bisa dilakukan.

“Deputi Inda tidak boleh memasukkan nomor yang akan disadap ke mesin. Sprindap (surat perintah penyadapan, red) tidak bisa dibuat kalau tidak ada sprinlidik,” ujarnya.

Hary menjelaskan, nomor yang disadap juga harus ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Dengan demikian tidak sembarang nomor bisa disadap.

Selain itu, mesin penyadap juga punya keterbatasan. Karena itu, nomor hanya bisa berada di dalam mesin selama 30 hari.

“Nomor yang disadap itu untuk 30 hari. Ketika 30 hari terlampaui maka mesin akan cancel dan nomor lain masuk. Jadi, seperti antrean,” tegasnya.

Karena itu surat izin penyadapan hanya berlaku 30 hari pertama. Jika selama 30 hari pertama tidak ada hasil maka untuk kembali menyadap nomor yang sama harus mendapatkan surat perintah yang ditandatangani lima komisioner.

“Jika tidak ada surat perintah penyadapan lagi, akan kami hentikan. Kalau mau diulang, harus diterbitkan sprindap baru,” katanya.
Sedangkan ketika penyadapan selesai, maka Deputi Inda membuat rangkuman. Sebab, tidak semua kata dari mesin sadapan bisa diterjemahkan.

Menurutnya, ada beberapa hal yang tidak dimasukkan karena dianggap sebagai privasi pihak yang disadap.

“Jadi, yang ada hubungan dengan penegakan hukum saja,” katanya.

Selama ini, kata dia, hasil audit dari PIPM menyatakan tidak pernah ada nomor yang tak masuk dalam sprindap disadap. “Kami tidak boleh sembarangan,” katanya.

Berdasarkan Informasi lain yang tangerangpos.com terima, KPK kini telah membuka setidaknya sembilan cabang. Selain itu, KPK tengah fokus terhadap enam provinsi: Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, Papua Barat, dan Jawa Barat.

KPK cabang di daerah itu rupanya hanya istilah. Mereka tidak membuka kantor secara fisik di daerah, tapi memantau daerah lebih ketat langsung dari kantor pusatnya yang baru di ujung Jalan Rasuna Said di Jakarta.

“Ada sembilan koordinator wilayah yang mata elangnya berkelayapan tak kenal waktu di seluruh Indonesia,” ujar Sumber.

Bahkan, pihak yang tengah dalam pantauan, sekalipun berganti telepon 100 kali untuk mengelabui penyelidik dan mengakali hukum, tetap akan terjaring dengan sangat akurat. (net/ayu)