Home Banten Diduga, BPN Kota Tangerang Bermain Dalam Pembebasan Lahan Jorr

Diduga, BPN Kota Tangerang Bermain Dalam Pembebasan Lahan Jorr

0
SHARE

TangerangPos.com, Kota Tangerang – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan JORR Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta, menuai masalah, dimana salah satu warga yang lahannya akan dibebaskan untuk keperluan jalan tol yang menghubungkan wilayah Kecamatan Pinang dengan Bandara Soetta itu merasa dipermainkan oleh BPN Kota Tangerang.

Nurhidayah, warga RT 02 RW 04, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, mengaku lahan miliknya seluas 1.754 m2, hingga kini belum dibayar oleh tim appraisal. Lantaran pihak BPN Kota Tangerang menganggap lahan yang dibeli dari Mahtum Muhtar dengan nomor Akta Jual Beli (AJB) 591 pada 1999 silam tersebut, dianggap sebagai lahan yang sedang bersengketa.

“Mereka (BPN,red) hingga saat ini belum juga membayar lahan kami karena dianggap sengketa,” ujar Lilik Suprapti, penerima kuasa Nurhidayah, kepada wartawan, Kamis (15/3/2018) Malam.

Lilik pun menceritakan kronologis awal kepemilikan tanah kakak iparnya tersebut. Menurutnya, pada tahun 1999, Nurhidayah membeli sebidang tanah dari Mahtum Muhtar dengan disertai AJB. Kemudian pada 2015 lalu, tim pembebasan lahan yang terdiri dari BPN, Dinas Bina Marga, kecamatan dan beberapa instansi lainnya mendatangi si pemilik lahan untuk menyampaikan rencana pembangunan JORR Kunciran-Bandara Soetta.

Setelah itu, atas arahan dari panitia pembebasan lahan, Lilik mewakili Nurhidayah kemudian menyerahkan berkas kepemilikan lahan berupa foto copy AJB dan PBB kepada panitia.

Namun belakangan, saat pihak BPN Kota Tangerang melakukan pengukuran, banyak pihak yang mengklaim atas lahan berupa sawah milik Nurhidayah tersebut.

Setidaknya, ada beberapa nama yang mengaku bahwa lahan tersebut milik mereka. Seperti di antaranya Ani Sue, Tuan Li, Tabranie dan PT Modernland.

“Munculnya nama-nama yang mengklaim tanah Saya itu setelah akan dilakukan pengukuran. Padahal saat penyerahan berkas, tidak ada berkas lain selain punya kami yang masuk ke panitia,” ujar Lilik.

Atas munculnya klaim dimaksud, pihak Kecamatan Pinang menggelar mediasi. Mediasi pertama dilaksanakan pada 3 Agustus 2017. Namun pihak PT Modernland tidak hadir.

Kemudian pada mediasi kedua yakni 8 Agustus 2017, pihak PT Modernland juga tak datang meskipun pihak kecamatan telah menyurati semua pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

Hanya Ani Sue saja yang datang dengan membawa foto copy leter C 796 luas 2.635 m2. “Selanjutnya pada mediasi ketiga PT Modernland dan Tuan Li tidak hadir. Nah, dalam setiap sidang mediasi ini selalu dibuatkan notulen,” beber Lilik.

Lebih jauh, Lilik mengaku heran selama proses mediasi pertama hingga kedua, Lurah Pakojan tidak pernah datang. Baru pada mediasi ketiga lurah tersebut bersedia hadir.

“Itu (kehadiran lurah,red) juga setelah dijemput paksa sama Trantib baru lurah datang. Kami pertanyakan ada apa? Kok dari awal lurah tidak mau hadir,” tukasnya.

Lebih jauh, dari mediasi yang dilakukan tersebut kemudian dilanjutkan pengecekan fisik. Nah, hasilnya memutuskan bahwa bidang yang ditunjukan Ani Sue itu seluas 2.635 m2 itu, lokasinya jauh dari lahan milik Nurhidayah.

“Klaim dari Ani berbeda dari bidang yang saya punya. Dan dari mediasi yang dilakukan, tanggal 29 Desember 2017 keluarlah keputusan dari pihak kecamatan bahwa semuanya menguatkan kalau lahan yang diklaim itu adalah milik Saya,” imbuhnya.

Selanjutnya, pada 5 Februari 2018,
Hasil berita acara mediasi kemudian diserahkan dari kecamatan ke BPN Kota Tangerang.

Namun anehnya, meskipun hasil mediasi memutuskan lahan yang diklaim tersebut milik Nurhidayah, pihak BPN tetap tidak mau mengeluarkan keputusan bahwa lahan tersebut tidak dalam sengketa.

Pihak BPN yang saat itu dipimpin Badrussalam, meminta dilakukan mediasi kembali dengan PT Modernland. Padahal pada saat mediasi di tingkat kecamatan pihak Modernland tidak pernah hadir.

“Kami pertanyakan kenapa BPN memunculkan nama PT Modernland sebagai pihak yang bersengketa. Ini ada apa? Jangan-jangan BPN ada main dengan Modernland. Seperti ada pesanan,” ujarnya, keheranan.

Lebih lanjut, Lilik meminta pihak BPN agar tidak bermain-main dalam persoalan ini. BPN diminta segera membayar lahan milik Nurhidayah yang terkena pembebasan untuk pembangunan Tol JORR Kunciran-Bandara Soetta.

Ia pun mengancam akan membawa persoalan tersebut ke Kementerian ATR/ BPN. “Kalau pihak BPN Kota Tangerang memang punya misi lain dan masih seolah membela PT Modernland, maka kami akan membawa persoalan ini ke BPN pusat,” tandasnya (gor)